POSKESRI

Poskesri Kampung Mudiak Aia Rina Puji Astuti, Amd.Keb.

Pesona Sungai Nyalo’  Pos Kesehatan Nagari (Poskesri)  adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di nagari dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanana kesehatan dasar bagi masyarakat. Prioritas pengembangan Poskesri ini adalah pada nagari yang tidak terdapat sarana kesehatan (Puskesmas dan RS) serta nagari di lokasi terisolir, terpencil dan tertinggal.

Pembangunan Poskesri pada dua tempat tersebut didasari karena kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cukup tinggi, sedangkan jangkauan dari nagari tersebut ke pusat pelayanan kesehatan terdekat cukup jauh. Disamping itu didukung pula dengan kesiapan lahan untuk pembangunan Poskeri tersebut oleh masyarakat setempat.

Namun, berbeda dengan posyandu yang pelaksanaan pelayanannya dilakukan oleh kader dan didukung oleh petugas, poskesri dalam pelaksanaan pelayanannya sangat tergantung pada keberadaan bidan. Hal ini karena pelayanan di Poskesri merupakan pelayanan profesi kebidanan.

Kader masyarakat yang paling terkait dengan pelayanan di Poskesri adalah dukun bayi. Karena itu, Poskesri dimanfaatkan pula sebagai sarana untuk meningkatkan kemitraan bidan dan dukun bayi dalam pertolongan persalinan. Kader posyandu dapat pula berperan di Poskesri seperti perannya dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, yaitu dalam penggerakan sasaran dan penyuluhan. Selain itu bila memungkinkan, kegiatan posyandu dapat dilaksanakan pada tempat yang sama dengan Poskesri

Dari pengertian poskesri sebagai berikut:

  1. Poskesri merupakan bentuk peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk KB.
  2. Poskesri dapat dirintis di desa yang telah mempunyai bidan yang tinggal di desa tersebut. Peran serta masyarakat dalam pengembangan polindes berupa penyediaan tempat untuk pelayanan KIA (khususnya pertolongan persalinan), pengelolaan po1indes, penggerakan sasaran dan dukungan terhadap pelak­sanaan tugas bidan di desa. Peran bidan di desa, yang sudah diperlengkapi oleh pemerintah dengan alat-alat yang diperlukan, adalah memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat di desa tersebut.
  3. Poskesri sebagai bentuk peran serta masyarakat, secara organisatoris berada di bawab Seksi 7 LKMD; namun secara teknis berada di bawah pembinaan dan pengawasan puskesmas, karena bidan dalam menja­lankan tugasnya di desa merupakan bagian dari perpanjangan tangan puskesmas.
  4. Tempat yang disediakan oleh masyarakat untuk polindes dapat berupa ruang/kamar untuk pelayanan KIA, termasuk tempat untuk pertolongan persalinan, yang dilengkapi dengan sarana air bersih. Dengan demikian, penyediaan tempat untuk Poskesri tidak pertu selalu harus berupa pembangunan gedung baru, bila hal itu tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat karena keterbatasan dana. Poskesri dapat menggunakan bangunan lama yang telab disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Poskesri. Apapun bentuk tempatnyn, letak polindes diharapkan tidak berjauhan dengan tempat tinggal bidan di desa, bahkan sedapat mungkin bidan diberi tempat tinggal bersebelahan dengan Poskesri.
  5. Mengingat tanggung-jawab penyediaan dan pengelolaan tempat serta dukungan operasional berasal dari masyarakat, maka perlu diadakan kesepakatan antara wakil masyarakat. melalui wadah LKMD. dengan bidan di desa tentang pengaturan biaya operasional dan tarif pertolongan persalinan di Poskesri.
  6. Dalam memberikan pelayanan pertolongan persalinan di Poskesri, bidan di desa diharapkan sekaligus memanfaatkannya untuk membina kemitraan dukun bayi dengan bidan, selain sebagai kesempatan untuk melakukan pembinaan persalinan “3 bersih” bagi dukun bayi.
  7. Dengan adanya Poskesri, tidak berarti bahwa bidan di desa hanya membe­rikan pelayanan di dalam gedung Poskesri. Bidan masih tetap mempunyai kewajiban untuk mengunjungi dukun yang mempunyai ibu hamil bayi berisiko yang tidak melakukan pemeriksaan ulangan, sasaran yang belum memeriksakan diri, mendatangi dukun hayi yang tidak pernah datang ke Poskesri dan tugas-tugas luar gedung lainnya. Pemberian pertolongan persa­linan di pollides hendaknya tidak dipaksakan, baik oleh bidan maupun oleh pamong setempat. Bila ibu ingin melahirkan di rumah, yang tempatnya memenuhi persyaratan sebagai tempat persalinan yang bersih, maka keinginan tersebut hendaknya dihormati dan dipenuhi.

Dengan demikian tujuan dan manfaat, pengembangan Poskesri merupakan upaya untuk mengatasi kesenjangan sebagi berikut.

  1. Kesenjangan geografis dalam memperoleh pertolongan persalinan yang aman dan bersih. Dengan adanya Poskesri, maka masyarakat di pedesaan dapat memperoleh pelayanan tersebut di desanya.
  2. Kesenjangan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, serta perilaku hidup sehat pada umumnya. Dengan adanya bidan di desa, maka masyarakat dapat sering bertemu dan mendapat informasi yang dibutuhkan untuk menjaga diri agar tetap sehat.
  3. Kesenjangan sosiobudaya antara petugas kesehatan dan masyarakat yang dilayaninya. Dengan menetapnya bidan di desa, hubungan bidan dengan anggota masyarakat, tokoh masyarakat, kader dan dukun bayi akan semakin akrab, sehingga bidan diharapkan dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat desa.
  4. Kesenjangan ekonomi dalam mendapatkan pelayanan kebidanan profesional. melalui wadah LKMD. Maka diharapkan sasaran dapat menjangkau pelayanan yang dibutuhkan. Selain itu, masyarakat yang tidak mampu diharapkan dapat terjangkau melalui pengorganisasian dana sehat atau pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM).
  5. Kesenjangan dalam memperoleh pelayanan rujukan. Dengan adanya bidan di desa yang diharapkan mampu memberikan pertolongan pertama pada kegawatan kebidanan dan bayi baru lahir, maka ibu atau bayi baru lahir dapat ditangani dan dirujuk lebih dini, sehingga kemungkinan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya lebih besar.
keg. posyandu ,
pembagian makanan bergizi..
Facebook Comments